Pelanggaran / Penyimpangan konstitusi pada Masa Orde Baru , Orde Lama dan Reformasi ( sekarang )

Penyimpangan pada masa Orde Lama dalam hal konstitusi 

1.  Orde lama (Periode 5 Juli 1953–11 Maret 1966)
2. Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom)
3. Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.
4. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
5. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR-GR tanpa melalui pemilu.
6. Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.
7. Negara Indonesia masuk dalam salah satu poros kekuasaan dunia yaitu poros Moskwa-Peking sehingga bertentangan dengan politik bebas aktif.

Penyimpangan pada masa Orde baru Dalam hal konstitusi 

1. Perubahan kekuasaan yang statis
2. Perekrutan politik yang tertutup
3. Pemilihan umum yang kurang demokratis
4. Kurangnya jaminan hak asasi manusia
5. Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemerintahan Orde Baru, dirasakan penghormatan dan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan.
6. Presiden mengontrol perekrutan organisasi politik
7. Pengisian jabatan ketua umum partai politik harus mendapat persetujuan dari presiden. Seharusnya pemilihan ketua umum partai diserahkan kepada kader partai bersangkutan.
8. Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar

Penyimpangan pada masa Reformasi 

1.   Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.
2. Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.
3. Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.
4. Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.  

Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama

• BERIKUT MACAM-MACAM PENYIMPANGAN PADA MASA ORDE LAMA
•  1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenangwenang , hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. 
• 2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden. 
• 3. DPR berada dibawah Presiden.
•  4. Pimpinan MA diberi status menteri, hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
• 5 Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR), dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya. Hal tersebut tidak dikenal dalam UUD 1945. 
• 6 Pembentukan lembaga negara yang tidak teratur dalam konstitusi yaitu Front Nasional. 
•  7. Presiden membubarkan DPR, padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR.
•  8. Mengadakan penyederhanaan kehidupan partai politik dengan mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959. 
• 9. MPRS dengan Ketetapan No I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap. 
• 10. Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. 
• 11. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963. 

• Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ada begitu banyak penyimpangan konstitusi. Adapun bentuk – bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama, misalnya :

1. Kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang – wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh presiden.
2. MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden
3. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri . Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah presiden
4. Pimpinan MA diberi status sebagai menteri, ini merupakan penyelewengan terhdap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang – undang (yang harus dibuat bersama DPR). Dengan demikian, presiden melampaui kewenangannya
6. Pembentukan lembaga Negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional
7. Presiden membubarkan DPR, padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR
8. Konsepsi Pancasila berubah menjadi Konsepsi Nasakom.
9. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, dan membentuk DPRGR
10. Presiden membentuk MPRS, dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
11. Kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi “politik poros-porosan” (mengakibatkan indonesia keluar dari PBB)
12. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden karena menolak RAPBN
13. Hak budget DPR tidak brjalan lagi setelah tahun 1960
14. Lembaga – lembaga Negara tidak berfungsi dengan baik.

•  Bentuk – bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru meliputi :

1. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter
2. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (presiden)
3.  Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih kembali
4. Terjadi monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.
5. Pembatasan hak hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat
6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka
7. Pembentukan lembaga lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas
8. Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi

Berikut penyimpangan - penyimpangan yang terjadi pada masa era reformasi:

• Bab VIIB pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pelanggaran: Pemilu 2009 banyak kesalahan-kesalahan dalam perhitungan suara dan masih banyak rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih tetapi namanya belum terdaftar dalam pemilihan.

• Bab XIII pasal 31 ayat 4 tentang pendidikan dan kebudayaan

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pelanggaran: Saat ini anggaran pendidikan masih kurang dari dua puluh persen sehingga bertentangan dengan ayat tersebut di atas. Dan sampai sekarang pun anggaran tersebut belum sepenuhnya memenuhi 20%.

• Bab XA tentang hak asasi manusia

Pasal 28C ayat 1, 

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pelanggaran: Masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, terutama di kota-kota besar, contohnya Jakarta, Surabaya, Surakarta, dll. mereka belum mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga mereka belum memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 28D ayat 1,

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pelanggaran: Masih banyak kasus-kasus pembunuhan, mutilasi dan kejahatan-kejahatan lainnya,  itu merupakan pelanggaran HAM, dan sampai sekarang belum dapat perlindungan.

Dan masih banyak lagi kasus HAM yang Amburadul.

• Bab XII pasal 30 ayat 4 tentang pertahanan dan keamanan negara

Kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pelanggaran: Kapolri pada bulan september 2009 melakukan kesalahan yang sangat besar, mereka melakukan fitnah kepada pihak KPK hanya karena pejabat tertingginya tersandung kasus korupsi yang bongkar oleh KPK, sehingga banyak masyarakat yang pro maupun kontra atas perbuatan kapolri tersebut. Sehingga kapolri tidak lagi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, tetapi kapolri malahan berbuat kejahatan.

• Bab III pasal 6 ayat 1 tentang pemerintahan Negara

Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Pelanggaran : Presiden RI yang ketiga, yaitu B.J. Habibie sebelum menjadi presiden, beliau telah menerima kewarganegaraan lain yaitu Jerman. Presiden RI yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid secara jasmani beliau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Presiden.

(Nb: Dalam beberapa sumber internet yang pernah saya pelajari tertulis bahwa terdapat pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 1 namun, saya mendapatkan informasi bahwa Presiden RI ketiga B.J. Habibie tidak melakukan pelanggaran di karenakan beliau tidak menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri melainkan di berikan oleh pemerintah Jerman sebagai hadiah atas keberhasilan beliau dalam pembuatan pesawat terbang. Sedangkan Untuk Presiden RI ketiga Abdurrahman Wahid tidak melakukan pelanggaran di karenakan beliau menjabat sebagai presiden terlebih dahulu baru lah peraturan ini di buat).
Namun seyogyanya dalam penyimpangan yang terjadi dalam pasal 6 ayat 1 sebenarnya tidak terjadi penyimpangan. Hal itu disebabkan karena saat BJ. Habibie dan Abdul Rahman Wahid menjabat sebagai presiden pasal tersebut belum ada. Pasal itu muncul dalam amandemen ke 3 yaitu tahun 2001, dan pasal itu diamandemen disaat Abdul Rahman Wahid sudah menjabad sebagai Presiden.

Itulah ringkasan tentang penyimpangan terhadap Penyimpangan Terhadap Undang – Undang Dasar 1945 Pada Masa Reformasi. Informasi tersebut sepenuhnya didapat dari bangku kuliah.